LENSABANTEN.CO.ID — Amerika Serikat tengah menyiapkan sanksi sekunder untuk membidik negara-negara yang masih menjalin hubungan dagang dengan Iran. Namun, langkah itu diperkirakan akan mendapat perlawanan dari China, salah satu mitra dagang terbesar Teheran.
Analis Keamanan Nasional CNN, Alex Plitsas, dalam wawancara pada Sabtu 22 Agustus 2026 menyebut Beijing sebelumnya sudah berulang kali menyatakan penolakan terhadap sanksi sepihak AS.
Ia mengingatkan bahwa China sangat bergantung pada pasokan minyak dan gas dari Iran, sehingga besar kemungkinan Beijing kembali menempuh jalur yang sama, yakni tidak tunduk pada tekanan Washington.
Plitsas menegaskan, “Bukan tidak mungkin kita kembali melihat China menolak langkah tersebut.” Ia menambahkan, sikap itu berisiko memperkeruh hubungan dagang kedua negara adidaya tersebut, bahkan berpotensi memicu babak baru perang dagang AS-China — termasuk kemungkinan China menahan ekspor mineral kritis sebagai bentuk pembalasan.
Meski begitu, pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tidak akan surut langkah. Sanksi tetap akan didorong sebagai alat tekanan agar Iran kembali ke meja perundingan. Menurut Plitsas, tekanan ekonomi terhadap Iran saat ini kian berat akibat kombinasi blokade, sanksi lama, dan dampak serangan militer AS, yang tercermin dari lonjakan inflasi di dalam negeri.
Namun ia menekankan, tujuan utama tekanan tersebut bukan untuk menyengsarakan rakyat Iran, melainkan memaksa perubahan kebijakan pemerintah Teheran — yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda melunak.
Sebaliknya, Iran justru dilaporkan meningkatkan eskalasi dengan menyerang sejumlah kapal di perairan Selat Hormuz dalam sepekan terakhir. Plitsas memperingatkan, jika tekanan terus bertambah, Teheran berpeluang membalas dengan menyasar infrastruktur minyak dan gas di kawasan tersebut.
Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bersama Presiden Masoud Pezeshkian dikabarkan telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kelangkaan pangan. Kendati demikian, Plitsas menilai keputusan akhir tetap berada di tangan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) beserta jajaran keamanan Iran.
