TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – DPRD Kota Tangerang menetapkan Raperda APBD 2026 dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah. Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, menyebut anggaran tahun depan disepakati sebesar Rp5,5 triliun. Seluruh alokasi difokuskan pada pelayanan masyarakat, operasional pemerintah, dan kebutuhan belanja di setiap OPD.
Rusdi juga menyoroti kebijakan kenaikan kesejahteraan PPPK penuh waktu sebesar 10 persen, sehingga total kenaikan mencapai 25 persen.
Ia menegaskan bahwa PPPK akan menerima gaji setara saat berstatus THR atau lebih. Kebijakan ini menjadi salah satu prioritas utama dalam struktur APBD 2026.
“Hari ini sudah kita penuh. Itu yang kita prioritaskan,” ujar Rusdi, usai rapat paripurna, pada Kamis, 27 November 2025.
Sektor pendidikan tetap menjadi fokus melalui keberlanjutan alokasi BOP, kerja sama dengan sekolah swasta, dan program Tangerang Cerdas. Pemerintah menambah 200 bantuan modal bagi warga miskin ekstrem.
Nilainya mencapai Rp20 juta per penerima guna mendorong kemandirian ekonomi.
“Semua kita alokasikan, kita tambahkan 200 bantuan modal sebesar 20 juta,” tuturnya.
Kesehatan juga dipertahankan menjadi prioritas, dengan tetap mengalokasikan anggaran UHC, PBI, dan jaminan kesehatan masyarakat. Rusdi menegaskan pendidikan dan kesehatan adalah fondasi pelayanan dasar yang tidak boleh dikurangi.
Pemerintah memastikan program tersebut berjalan konsisten seperti tahun sebelumnya.
“Kesehatan, pendidikan menjadi prioritas di pembahasan,” jelasnya.
Pada sektor infrastruktur, pembebasan lahan untuk penanganan banjir menjadi langkah utama di 2026.
Agenda ini menjadi tindak lanjut kegiatan susur sungai bersama Wali Kota, Gubernur, dan Wakil Presiden. Pemerintah juga menyiapkan pembebasan lahan untuk mengatasi kemacetan di kawasan Leo Baru.
“Ada beberapa lahan yang di 2026 akan kita bebaskan. Itu bisa menjadi solusi buat kemacetan,” ungkapnya.
Rusdi menambahkan bahwa beberapa anggaran hibah mengalami penyesuaian akibat keterbatasan fiskal. Beberapa organisasi tetap dipertahankan, namun sebagian lainnya mengalami pengurangan pagu. Kebijakan ini ditempuh agar belanja prioritas tetap terpenuhi.
“Banyak organisasi tidak sebesar tahun kemarin. Mudah-mudahan begitu,” lanjut dia.
Dampak Pemangkasan TKD dan Peningkatan PAD
Rusdi mengakui pemangkasan TKD berdampak besar pada belanja daerah. Nilai sebesar Rp402 miliar dinilai signifikan dan harus dikompensasi dengan strategi fiskal lain. Pemerintah pun fokus melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD.
“Pengaruh pasti besar, kita mau coba genjot juga berkaitan dengan peningkatan PAD,” kata Rusdi.
Rencana retribusi parkir tepi jalan berlangganan tahunan menjadi salah satu potensi pendapatan baru. Pemerintah sedang menyusun regulasi sebagai dasar penerapannya.
Selain itu, sistem penarikan pendapatan akan diperbarui untuk menggantikan metode lama yang dinilai sudah tertinggal.
“Salah satunya adalah mungkin nanti akan ada retribusi parkir tepi jalan butuh ada regulasi,” imbuhnya
Rusdi optimistis PAD 2026 dapat melampaui target setelah regulasi dan inovasi berjalan. Beberapa sumber pendapatan baru diperkirakan muncul tahun depan. Meski belum tercantum dalam APBD saat ini, potensi kontribusinya dinilai besar.
“Saya yakin PAD 2026 over target,” tutur dia.
Anggaran DPRD Tidak Mengalami Kenaikan
Rusdi menegaskan bahwa anggaran DPRD tidak mengalami kenaikan pada 2026. Ia menyebut pagu anggaran lembaganya masih berada di bawah angka tahun berjalan. Sementara itu, sejumlah OPD justru mengalami peningkatan sesuai kebutuhan kegiatan.
“Tidak ada kenaikan di DPRD,” tegas Rusdi.
Ia juga belum mengingat detail besarannya saat ditanya lebih lanjut. Namun ia memastikan bahwa anggaran DPRD tetap stabil tanpa penambahan khusus. Fokus penyesuaian tetap diarahkan pada sektor prioritas publik.
“Saya tidak hafal, kita masih di bawah angka sekarang,” tutup Rusdi.
