GAZA, LENSABANTEN.CO.ID — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan Israel (IDF) untuk menguasai hingga 70 persen wilayah Jalur Gaza. Langkah tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam 20 poin usulan gencatan senjata yang sebelumnya diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memperburuk kredibilitas Dewan Perdamaian internasional (BoP).
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober lalu, militer Israel seharusnya mundur ke garis demarkasi yang memberikan kendali langsung Israel atas sekitar 53 persen wilayah Gaza.
Namun sejak kesepakatan itu berlaku, pasukan Israel disebut terus memperluas posisi ke arah barat wilayah yang sebelumnya dikuasai Hamas. Israel juga mendeklarasikan perluasan zona penyangga atau wilayah tak bertuan, serta mengklaim hak untuk menentukan siapa yang boleh memasuki area tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, kelompok milisi bersenjata yang didukung Israel dilaporkan ikut berperan dalam pengosongan wilayah di sepanjang garis gencatan senjata dengan memerintahkan warga meninggalkan rumah dan tempat perlindungan mereka.
Selama delapan bulan masa gencatan senjata, pasukan Israel juga dilaporkan terus melakukan penembakan terhadap warga Palestina di sekitar “garis kuning” pemisah wilayah serta melancarkan serangan udara ke bagian barat Gaza. Serangan tersebut disebut telah menewaskan lebih dari 900 warga Palestina sejak gencatan senjata dimulai.
Perluasan kendali militer Israel hingga 70 persen wilayah Gaza dinilai bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata Oktober, resolusi Dewan Keamanan PBB, serta rencana perdamaian Donald Trump yang mengatur pembagian wilayah sementara antara Israel dan Hamas sambil menunggu negosiasi lanjutan.
Dalam rencana tersebut juga ditegaskan bahwa tidak ada warga Palestina yang dipaksa meninggalkan Gaza dan mereka yang keluar tetap memiliki hak untuk kembali.
“Netanyahu sekarang menyatakan seluruh kesepakatan Trump, kerangka kerja untuk Gaza, tidak berlaku lagi,” kata peneliti Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Muhammad Shehada, seperti dikutip The Guardian.
Ia menilai kondisi kemanusiaan di Gaza akan semakin memburuk apabila Israel memperluas kontrol hingga 70 persen wilayah. Menurut dia, jutaan warga Palestina yang selamat dari perang akan terpaksa bertahan di area yang sangat sempit dan padat.
“Setiap meter persegi terdapat keluarga pengungsi, tenda darurat, atau tempat perlindungan sementara. Ini bisa menjadi hukuman mati bagi banyak orang yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi,” ujarnya.
Sementara itu, Netanyahu dalam konferensi di permukiman Tepi Barat yang diduduki mengatakan pasukan Israel saat ini telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan menargetkan peningkatan hingga 70 persen.
“Kami saat ini menekan Hamas. Kami sekarang menguasai 60 persen wilayah di Jalur Gaza. Arahan saya adalah segera menguasai 70 persen,” kata Netanyahu.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga menyatakan pemerintah mendorong apa yang disebut sebagai “migrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza. Namun sejumlah aktivis hak asasi manusia menilai kebijakan itu sebagai upaya pembersihan etnis secara bertahap dengan menciptakan kondisi hidup yang tidak layak di wilayah tersebut.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mencatat adanya pergerakan tank Israel dan peningkatan aktivitas militer di sejumlah wilayah Gaza, termasuk Jabalia di utara dan Khan Younis di selatan.
