JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada semester II 2026 sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik di tengah tantangan ekonomi global.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat aktivitas ekonomi nasional pada paruh kedua tahun ini.
Menurut Qodari, paket stimulus dirancang agar masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat sekaligus mengurangi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap berbagai sektor.
“Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global,” ujar Qodari dalam keterangannya, Senin 29 Juni 2026.
Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pemberian potongan tarif transportasi. Pemerintah menyiapkan diskon sebesar 30 persen untuk tiket kereta api dan kapal laut Pelni selama masa libur sekolah serta periode libur Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhan bagi transportasi penyeberangan serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk transportasi udara pada periode yang sama.
Qodari menjelaskan, insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Program ini ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat rentan menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pemerintah juga memperkuat sektor ketenagakerjaan melalui sejumlah program peningkatan kompetensi. Program tersebut meliputi magang nasional bagi 150.000 lulusan perguruan tinggi, pelatihan vokasi untuk 220.000 lulusan SMA dan SMK, serta pelatihan bagi 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Qodari, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus memperluas peluang memperoleh pekerjaan.
Tak hanya masyarakat, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia usaha. Dukungan tersebut antara lain berupa fasilitas bea masuk nol persen atas impor LPG untuk industri petrokimia dan bahan baku plastik.
Di sektor ekonomi kreatif, pemerintah memberikan tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen bagi para penulis sebagai upaya mendukung keberlanjutan industri kreatif nasional.
Qodari menegaskan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan seluruh program stimulus agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
