Ahmad Syailendra, S.Sos (Sekretaris Forum Guru Muhammadiyah (FGM) Kota Tangerang)
TANGERANG, LENSABANTEN. CO. ID — Dalam siklus kebijakan nasional sudah sangat jelas bahwa porsi anggaran untuk pendidikan adalah 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan hal ini sudah di jalankan oleh pemerintah secara bertahap.
Bagaimana dengan pemerintahan daerah? Daerah pun dapat menyelaraskan kebijakan nasional di daerah untuk kepentingan kemajuan masyarakat di daerahnya masing-masing. Pertanyaan yang kemudian adalah seberapa perhatian daerah dalam menyusun anggaran untuk pendidikan ?
Kita mengenal sekolah rakyat program pendidikan gratis berkonsep berasrama (boarding school) yang digagas oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, miskin, dan miskin ekstrem.
Di daerah kita sedang di sajikan pemberitaan pemerintah daerah sulawesi tengah memberikan beasiswa kuliah sarjana sebanyak 23.000, hal ini tentu suatu hal yang sangat membanggakan dan menyenangkan bagi kami pendidik kepala daerah kebijakannya pro terhadap pendidikan.
Provinsi Banten kita rasakan kebijakan sekolah gratis untuk sekolah swasta bagi SMA dan SMK di wilayahnya, Daftar sekolah gratis tersebut tersebar di seluruh wilayah Banten, mulai dari Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, hingga Kabupaten Pandeglang.
Total terdapat 801 sekolah swasta gratis yang terdiri dari jenjang SMA, SMK, dan Skh dengan penerima manfaatnya 60.705 siswa.
Pemerintah Kota Tangerang menyediakan program Sekolah Swasta Gratis yang mencakup 142 sekolah swasta untuk jenjang SD, MI, SMP, dan MTs, dengan jumlah Sebanyak 63 SD/MI swasta dan 79 SMP/MTs swasta digratiskan biayanya.
Tercatat, program yang telah bergulir sejak 2023-2025 berdasarkan sumber dari Suara aspirasi.com, berhasil menjangkau 16.622 siswa di tingkat menengah pertama dan 8.600 siswa di tingkat dasar dengan total 25.222 siswa penerima manfaat.
Dampak kebijakan
Menurut Chandler dan Plano Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik atau sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Pengamatan penulis sebagai praktisi pendidikan, keberadaan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah cukup membantu, khususnya bagi kalangan masyarakat menengah kebawah terbantu secara ekonomi sosialnya.
Dalam beberapa kesempatan diskusi atau rapat dengan orang tua murid merasakan keberadaan kebijakan tersebut dapat membantu keberlangsungan khususnya biaya pendidikan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten pada tahun 2025 mencapai angka 77,25 poin, meningkat 0,90 poin dibanding tahun 2024 yang sebesar 76,35 poin, Faktor Pendukung: Didorong oleh peningkatan dimensi kesehatan (umur harapan hidup naik 0,48%) dan pendidikan (rata-rata lama sekolah naik 3,58%).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang pada tahun 2025 mencapai angka 82,41, yang masuk dalam status sangat tinggi.
Mengalami kenaikan sejak 2023 IPM Kota tangerang 80,98 lalu Tahun 2024 mengalami progres peningkatan sebesar 81,53. Peningkatan ini didorong oleh komitmen pemerintah daerah dalam alokasi anggaran sektor dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Secara data tidak bisa di pungkiri bahwa keberpihakan kebijakan terhadap pendidikan menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas manusia di daerah yang peduli terhadap pendidikan.
Kami sebagai pendidik terus meberikan semangat kepada kepala daerah agar terus dapat memperhatikan dunia pendidikan, karena investasi pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat baik untuk kehidupan.
“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).
Marilah terus kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita menyakini usaha yang sudah di jalankan akan sampai pada tujuan.
