KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Polemik terkait proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di SMAN 11 Kota Tangerang memicu aksi unjuk rasa. Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kelurahan Jatake menggelar aksi protes di depan sekolah tersebut pada Senin, 30 Juni 2025.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk berwarna merah yang bertuliskan “Warga Jatake Meminta Keadilan dan Transparansi Terkait SPMB di SMA 11 Kota Tangerang”. Mereka menilai proses seleksi siswa baru tidak dilakukan secara terbuka dan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Koordinator aksi, Mustofa Ali, menjelaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari audiensi yang sebelumnya telah dilakukan bersama pihak sekolah.
“Aksi hari ini adalah aksi lanjutan ketika kita audiensi dengan SMA Negeri 11 Kota Tangerang terkait SPMB tahun 2025, di mana kami audiensi meminta untuk dibukakan sistem. Karena sistem tahun 2025 ini tidak bisa diakses oleh masyarakat umum, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tahu berapa yang masuk zonasi dan berapa yang mental (gagal),” ujarnya kepada awak media.
Ali menambahkan bahwa pihak sekolah berdalih tidak bisa membuka data sistem penerimaan karena adanya instruksi dari pihak atasan.
“Mereka tidak mau membuka hal itu karena katanya perintah atasan, makanya kami gelar aksi damai hari ini,” terangnya.
Selain itu, warga juga mempertanyakan mekanisme jalur domisili yang dianggap tidak sesuai. Mereka menyoroti keberadaan siswa dengan nilai di atas ambang batas (nilai 87) yang tetap mendaftar melalui jalur domisili, padahal seharusnya ikut jalur prestasi.
“Padahal maksimal di sini yang saya lihat 87. Berarti kalau sudah di atas 87 harusnya bersaingnya bukan jalur domisili, tetapi prestasi non akademik,” paparnya.
Sebagai penutup, Ali menegaskan bahwa apabila tuntutan warga tidak dipenuhi, maka aksi serupa akan digelar dengan skala yang lebih besar. Ia menyatakan warga siap mendirikan tenda dan memblokade sekolah sebagai bentuk protes lanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Banten belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga.
