KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kajian Politik Nasional (KPN) bekerjasama dengan Perkumpulan insan pers di wilayah Tangerang Raya Balai Media Center (BMC) dan Fraksi Teras by Solusi Movement menggelar diskusi publik 2 minggu sekali membahas tema “Menakar 1 Dasawarsa Kepemimpinan Tangerang Raya” merupakan upaya untuk menganalisis kepemimpinan yang telah berlangsung dalam 10 tahun terakhir di wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pencerahan yang edukatif kepada publik dan mengevaluasi berbagai isu kebijakan dan hasil yang telah dihasilkan oleh kepemimpinan tersebut, dengan pertimbangan pentingnya persiapan menjelang Pemilu pada Februari 2024 dan Pilkada November 2024.
Diskusi pertama dalam serangkaian diskusi ini mengangkat tema infrastruktur dan transparansi anggaran. Dalam diskusi ini, hadir Komunikolog Politik dan Kebijakan Publik Tamil Selvan dan aktivis Tangerang Raya, Saiful Basri.
Tamil Selvan mengapresiasi upaya Arif Wismansyah dalam menjembatani kemajuan wilayah yang dikuasai oleh pengembang dan non-pengembang untuk mereduksi kesenjangan sosial. Contoh dari upaya tersebut adalah penghadiran Bus Tayo dan angkutan pemda lainnya. Meskipun demikian, Tamil Selvan juga mengkritik perilaku pejabat publik di Kota Tangerang terhadap keterbukaan informasi publik, yang dianggapnya kurang transparan.
“Banyak teman-teman pers mengeluh kepada saya tentang informasi publik di Tangerang raya, saya bingung, apa sih yang mau ditutupin? Ini menjadi PR besar bagi pemda Tangerang Raya,”ujar Akademisi Universitas Dian Nusantara ini.
Saiful Basri menyoroti transparansi anggaran di Tangerang Raya yang masih sulit diakses oleh masyarakat. Menurutnya, warga negara ingin melihat apakah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan keinginan warga atau hanya keinginan pejabat semata.
Kang Tamil menambahkan bahwa jika pengaruh pengembang kawasan hunian dan sentuhan swasta dihilangkan dari wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka Kota Tangerang yang dinilai akan terlihat pembangunannya. Beberapa kebijakan di Kota Tangerang yang diapresiasi antara lain pembayaran BPJS warga, program bedah rumah yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, serta program beasiswa masif.
“Saya kira yang bertahan paling lama itu Kota Tangerang, karena memang kebijakannya bersifat menyeluruh, contohnya membayarkan BPJS warga, bedah rumah yang diapresiasi pemerintah pusat dengan mendapat alokasi banyak, beasiswa masif, saya kira itu kebijakan yang cukup baik,” paparnya.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk akademisi, aktivis, dan media sebagai upaya kontribusi untuk memberikan masukan agar pemda Tangerang Raya selalu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kemaslahatan bagi rakyat.
