TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Pemerintah bersama PT Bank Negara Indonesia (BNI) berkomitmen memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp130 triliun untuk mendukung kontraktor, developer, toko bangunan, hingga UMKM di sektor perumahan.
Dalam sosialisasi KUR Perumahan yang digelar di Mall Alam Sutera, Tangerang, pada Jumat, 26 September 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, menyebut Rp117 triliun dialokasikan untuk sisi suplai, yakni kontraktor, developer, dan toko bangunan. Sementara Rp13 triliun difokuskan pada sisi demand bagi UMKM perumahan.
Ara menjelaskan, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk sektor suplai. Sementara itu, UMKM dapat mengakses pinjaman hingga Rp500 juta dengan bunga hanya 6 persen per tahun. Skema ini diyakini jauh lebih meringankan dibandingkan meminjam ke rentenir atau tengkulak.
“Program ini bukti nyata negara hadir untuk rakyat. Bunga disubsidi, proses cepat, dan jauh lebih murah dibanding rentenir. Inilah cara kita melawan tengkulak, bukan dengan marah-marah, tapi dengan solusi nyata,” ujar Ara.
Lebih lanjut, ia menegaskan program KUR Perumahan merupakan upaya pemerintah membangun ekosistem perumahan yang lebih sehat. Tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian, tetapi juga mendorong geliat usaha kontraktor, developer, hingga toko bahan bangunan.
“Kalau seluruh pihak bergerak bersama, saya yakin program ini akan semakin bermanfaat. Apalagi BNI punya sejarah panjang sebagai bank perjuangan yang didirikan para pendiri bangsa. Kehadiran BNI di garda depan program ini tentu memperkuat kepercayaan rakyat,” tambahnya.
Ara juga memastikan arahan Presiden untuk mempercepat akses perumahan bagi rakyat kecil dijalankan dengan serius. Ia bahkan telah memulai sosialisasi ke berbagai daerah, seperti Wajo (Sulawesi Selatan), Subang, dan Sumedang.
“Kita tidak boleh berhenti di wacana. Program ini harus dijalankan dengan cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BNI, Putrama Wahyu Setiawan, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah. Program tersebut terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
“Dengan pendekatan ekosistem, manfaatnya bisa lebih luas. Selain menjawab kebutuhan hunian, program ini akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan industri kreatif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Putrama.
Ia menilai program penyediaan rumah rakyat sejalan dengan visi Presiden yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Karena itu, BNI sebagai Agent of Development berkomitmen menyediakan fasilitas pembiayaan yang adaptif, salah satunya melalui Kredit Perumahan (KPP).
“Kredit ini bisa dimanfaatkan oleh kontraktor, developer, toko bangunan, UMKM, maupun individu untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah. Intinya, kami ingin hadir dengan solusi finansial yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman,” jelasnya.
Selain pembiayaan, BNI juga aktif mendukung sosialisasi agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat program ini.
“BNI berkomitmen menjadi mitra utama pemerintah dan masyarakat. Harapannya, program ini menghadirkan rasa aman, kenyamanan, dan masa depan yang lebih baik bagi setiap keluarga di Indonesia,” pungkas Putrama.
Dengan sinergi pemerintah dan perbankan nasional, program KUR Perumahan dan pembangunan 3 juta rumah diharapkan tidak hanya mampu menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi serta bukti nyata hadirnya negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
