KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan pencegahan korupsi sebagai dasar setiap kebijakan, penganggaran, dan layanan publik.
Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah tanggung jawab moral kepada masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam rangka Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025, yang menghadirkan narasumber dari KPK. Acara berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat 21 November 2025.
“Komitmen kita bukan hanya kewajiban administratif semata, tetapi tanggung jawab moral. Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang adil, cepat, dan akuntabel,” tegas Sachrudin di hadapan jajaran Kepala OPD dan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkot Tangerang.
Lebih lanjut, Sachrudin, mengapresiasi kehadiran tim dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK yang telah memberikan pendampingan dalam implementasi MCSP sebagai instrumen strategis pencegahan korupsi di daerah.
BACA JUGA : Tuntutan UMK Tangerang 2026 Menguat, Buruh Desak Kenaikan 11,28 Persen
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim KPK yang selama ini mendampingi Pemkot Tangerang dalam pelaksanaan MCSP untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada MCSP 2025, KPK menetapkan delapan area intervensi utama, meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan BMD, Optimalisasi Pajak Daerah
Dalam kesempatan tersebut, narasumber KPK yang diwakili Kasatgas 2.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK RI, Arief Nurcahyo, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada pola kerja rutin maupun inovasi digital yang masih memiliki celah penyimpangan.
“Bapak, Ibu, meski sistem telah berinovasi secara digital, jika tidak cermat, risiko penyimpangan tetap ada. Kuncinya adalah integritas kolektif, dari pucuk pimpinan hingga level paling bawah,” pesan Arief.
Menanggapi hal tersebut, Sachrudin meminta agar seluruh jajaran Pemkot Tangerang menjunjung tinggi etika, integritas, serta memastikan tindak lanjut konkret dari hasil rapat koordinasi tersebut.
“Keberhasilan MCSP bukan hanya soal angka, tetapi seberapa efektif kita membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. Saya meminta laporan progres konkret dan terukur dalam satu minggu ke depan agar tata kelola pemerintahan terus meningkat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
