KOTATANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Anggota DPRD Kota Tangerang Komisi II, Yeni Kusuma Ningrum, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025 sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan memperluas kontribusi santri dalam pembangunan daerah.
Menurut Yeni, Hari Santri seharusnya tidak dimaknai sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi akan perjuangan dan dedikasi para santri yang turut andil dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia.
“Hari Santri seyogyanya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, namun menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ada nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga, seperti cinta tanah air dan dedikasi para santri terhadap bangsa,” ujar Yeni, Selasa, 21 Oktober 2025.
Tahun ini, Hari Santri mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.” Yeni menilai tema tersebut menggambarkan semangat santri masa kini yang tak lagi terbatas di lingkungan pesantren, tetapi juga telah mewarnai berbagai sektor kehidupan — termasuk pemerintahan, pendidikan, dan dunia profesional.
Santri di Era Modern
Yeni menegaskan, peran santri saat ini tidak kalah besar dibandingkan kelompok non-santri. Menurutnya, pemaknaan terhadap santri kini semakin luas karena pendidikan agama bisa diperoleh tidak hanya di pesantren, tetapi juga di lembaga pendidikan umum dan platform daring.
“Santri hari ini sudah sama besar kontribusinya. Banyak lulusan pesantren yang kini berkarya di berbagai bidang, termasuk di DPRD. Saya sendiri salah satunya,” tutur Yeni sambil tersenyum.
BACA JUGA : Liga Santri 2025, Pesepakbola Berpeluang Perkuat Persikota
Ia menambahkan, santri modern memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman dan teknologi, sehingga mampu menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Perhatian Pemerintah Kota
Terkait perhatian Pemerintah Kota Tangerang terhadap santri, Yeni menjelaskan bahwa saat ini terdapat banyak pondok pesantren formal dan nonformal di wilayah Kota Tangerang. Pesantren formal berada di bawah naungan Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama, sementara pesantren nonformal atau “kobong” umumnya berjalan secara mandiri dengan dukungan masyarakat.
“Selama pesantren formal memiliki izin operasional, mereka berhak memperoleh dukungan dari anggaran pusat maupun kota. Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan anggaran terbesar, dan itu menunjukkan komitmen Pemkot dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk bagi para santri,” ungkapnya.
Yeni mengakui masih terdapat beberapa tantangan, seperti terbatasnya kuota sekolah gratis untuk madrasah di bawah Kemenag. Ia menyebut, DPRD telah beberapa kali menerima audiensi dari guru madrasah untuk membahas persoalan tersebut.
“Kami terus berkoordinasi dengan OPD terkait agar kuota sekolah gratis dapat diperluas bagi madrasah. Sementara pesantren nonformal bisa memanfaatkan dana hibah Kesra untuk mendukung kegiatan belajar dan pengembangan sarana prasarana,” ujarnya.
