KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas Pendidikan dinilai gagal dalam memberikan jaminan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA yang banyak kontroversi, demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul.
“Pejabat-pejabatnya seolah tidak punya konsep untuk menyelenggarakan PPDB yang berkeadilan,” ujarnya, Senin 24 Juli 2023.
Adib juga menyoroti dugaan pungli dalam proses PPDB SMA. Adib menjelaskan banyak orang tua yang dimintai sejumlah uang oleh oknum sekolah maupun dinas agar anaknya diterima di SMA Negeri.
“Inikan miris, kalau sampai kemudian ada indikasi suap dalam proses PPDB. Baru mau masuk sekolah saja harus enggak jujur, bagaimana nanti kalau sudah jadi pejabat ?,” Ungkapnya.
Kontroversi pelaksanaan PPDB seyogyanya juga bisa disikapi dengan bijak oleh para pejabat Provinsi terutama Kepala Dinas Pendidikan. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.
“Jangan malah ngumpet jadi malah terkesan tidak becus,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dr. Yeremia Mendrofa Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten turut berkomentar terkait persoalan PPDB tingkat SMA yang terjadi di beberapa wilayah.
Maka itu, pihaknya mendorong agar ada peran serta dari semua pihak untuk berintegritas agar pelaksanaan PPDB kedepannya dapat berjalan lancar dan tertib.
Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan diharapkan mampu menghadirkan terobosan solusi sehingga kegaduhan tidak terjadi berulang setiap tahunnya.
“Namun berdasarkan evaluasi kami, kurun tiga tahun terakhir pelaksanaan PPDB di tahun ini sudah lebih baik di bandingkan sebelumnya,”ungkapnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan PPDB SMA menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Mulai dari dugaan jual beli kursi, demo orang tua di SMK 5 kota Tangerang dan SMK 2 Kabupaten Tangerang, sampai yang paling viral adanya orang tua yang harus ngukur jarak antara sekolah dengan rumahnya.
