JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan serangkaian asumsi dasar ekonomi makro dalam Pengungkapan Informasi Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 serta Nota Keuangan yang ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Sidang I DPR RI Tahun 2023-2024. Acara ini berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI di Jakarta pada Rabu, 16 Agustus 2023. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyoroti beberapa asumsi kunci mengenai ekonomi nasional yang diharapkan pada tahun mendatang.
Menurut Presiden, prospek pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,2 persen. Hal ini didasarkan pada evaluasi potensi ekonomi yang ada serta pertimbangan terhadap potensi risiko di masa mendatang.
Presiden menjelaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan damai selama Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, implementasi undang-undang baru diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap penguatan struktural ekonomi.
Presiden juga menekankan pentingnya menjaga inflasi agar tetap berada pada kisaran 2,8 persen. Pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal untuk meredam tekanan inflasi, baik yang berasal dari perubahan iklim maupun faktor eksternal lainnya. Kolaborasi yang kuat antara anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga akan terus dijaga.
Terkait dengan mata uang, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan akan bergerak sekitar Rp15 ribu per Dolar AS, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diharapkan berada pada tingkat 6,7 persen. Presiden menegaskan bahwa Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan tetap siap menghadapi gejolak eksternal dan bertindak responsif sesuai kebutuhan.
Dalam konteks energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diantisipasi mencapai $80 per barel. Produksi minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.
Presiden menekankan peran strategis APBN dalam mendukung, memfasilitasi, dan mengarahkan kebijakan ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan nasional. Kebijakan fiskal akan difokuskan pada akselerasi target pembangunan nasional, termasuk hilirisasi sumber daya alam seperti hasil tambang dan produk pangan. Perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah tetap menjadi prioritas penting untuk memperkuat dasar struktural secara menyeluruh.
