TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID- Warga Kampung Parung Kored, Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, kini harus berhadapan dengan genangan air di sekitar rumah mereka. Dalam tiga hari terakhir, wilayah RT 02 RW 01 berubah menjadi tampungan air hujan dengan ketinggian mencapai 50 sentimeter.
Namun, genangan ini dinilai bukan sekadar akibat hujan biasa. Warga menyebut kondisi tersebut sebagai banjir buatan yang terjadi setelah jalur pembuangan air yang telah digunakan puluhan tahun ditutup.
Kawasan yang berada di dataran rendah ini sebelumnya dikenal bebas banjir. Hal itu karena adanya sistem resapan alami dari empang di sekitar lingkungan yang mampu menampung air hujan.
Situasi mulai berubah ketika pemilik lahan melakukan pengurugan di area belakang permukiman. Aktivitas tersebut disebut berdampak langsung terhadap aliran air warga.
Nurhalim, salah satu warga, memperlihatkan bagian belakang lingkungan yang kini tertutup pondasi bangunan. Ia menyebut saluran air warga sudah tidak berfungsi akibat tertutup beton.
“Banjir ini sebenarnya baru-baru aja, baru beberapa bulan ini semenjak ada pembangunan di belakang, ada pengurugan di belakang. Sebelumnya sama sekali tidak pernah ada banjir. Karena dulu kan pembuangannya jelas ke sana, ada resapan di tengah-tengah, ada empang besar,” kata Nurhalim pada Selasa, 7 April 2026.
Akibat penutupan tersebut, saluran drainase berukuran sekitar 80 sentimeter yang sebelumnya digunakan warga kini hilang. Air dari aktivitas rumah tangga dan hujan pun akhirnya menggenangi permukiman.
“Jadi jalur air yang tadinya ada, drainase sekitar 80 senti, sekarang tertutup total sama pondasi-pondasi bangunan itu. Jadi air nggak bisa ke mana-mana, ya ngumpulnya di pemukiman warga ini. Ketinggian bervariasi, ada yang di atas 50 senti, ada yang mau 1 meter. Ini saja sudah tiga hari nggak surut-surut airnya,” tambah Nurhalim.
Upaya penanganan sebenarnya sudah dilakukan dengan menghadirkan pompa penyedot air. Namun, warga menilai langkah tersebut belum efektif karena tidak ada jalur pembuangan air.
“Bantuan pompa sudah ada, tapi masalahnya mau dipompa ke mana? Jalurnya ditutup semua. Jadi ya percuma kalau cuma pompa tapi drainasenya nggak ada, dibuang ke atas juga tetap aja air kembali lagi ke sini (pemukiman),” keluh warga.
“Ini hanya menunggu panas aja dan air meresap ke tanah,” Imbuhnya.
Kekecewaan warga juga ditujukan kepada pihak pengembang dan aparat terkait. Mereka merasa janji pembangunan drainase baru belum juga direalisasikan hingga saat ini.
Haji Samin, tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa pembahasan terkait drainase sebenarnya sudah dilakukan sejak awal pembangunan. Bahkan, pertemuan telah digelar di tingkat kelurahan bersama berbagai pihak.
“Sebenarnya waktu mau ada pembangunan, kita sudah berkali-kali bahas, bahkan sampai di Kelurahan. Kita bahas ramai-ramai dari PT, dari aparat pemerintahan, dari warga pada kumpul di Kelurahan. Janjinya mau dibuatkan drainase, nyatanya sampai sekarang nol, enggak dipenuhi gitu,” cetus Haji Samin sambil menunjukkan riwayat percakapan di ponselnya.
Ia mengaku kecewa setelah mendapat informasi bahwa pembangunan drainase baru akan dimulai pada Agustus 2026. Menurutnya, waktu tersebut terlalu lama mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Saya WA Pak Haji Jamal minggu kemarin. Ini jawabannya, Agustus katanya baru mau dibuat drainase. Lah kalau sekarang baru bulan empat (April), ke Agustus empat bulan lagi. Lah keburu mati duluan kita! Mana hujannya sekarang kan enggak tentu. Kalau setiap hujan banjir, Agustus baru dibuat, warga sini keburu mati semua,” tegasnya.
Haji Samin juga menyebut bahwa proyek di lahan tersebut awalnya direncanakan cukup besar. Namun, rencana pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
“Dulu sih saya pernah tanya, Pak Haji, itu di belakang mau dibangun apa? Enggak bangun apa-apa, Haji, katanya, cuma mau dibangun lapangan padel. Akhirnya diuruk, nyatanya katanya lapangan padelnya gagal. Jadi ya kita bilang proyek ini proyek terbengkalai,” kata Samin kepada wartawan.
Bagi warga, persoalan ini bukan hanya soal genangan air, tetapi juga menyangkut hak sebagai masyarakat yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Mereka berharap ada solusi nyata dari pemerintah dan pihak terkait.
“Harapan saya sebagai warga, masalah drainase dipercepat. Kasihan warga yang lain. Warga kan pada bayar pajak. Pajak dikemanain? Saya tuh contohnya sudah bayar pajak tahun ini. Nah, terus uang pajaknya itu dibawa kemana kalau warga dibiarin kebanjiran begini?” tanya Samin menutup pembicaraan.
Sementara itu, Lurah Parung Jaya, Murdani, membenarkan bahwa wilayah tersebut termasuk dataran rendah. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menangani genangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan PUPR dan kecamatan. Saat banjir terjadi, kami langsung turun tangan dan dilakukan penyedotan air, namun kondisi wilayah memang rendah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa rencana pembangunan drainase sempat diusulkan sebelumnya, namun terkendala kesiapan lahan dari warga. Selain itu, keberadaan empang yang dulu berfungsi sebagai resapan kini sudah tidak ada.
“Dulu sempat diusulkan drainase, tapi ada beberapa warga yang belum siap lahannya digunakan. Selain itu, dulu ada empang sebagai resapan. Setelah ditutup, akses air jadi terhambat,” jelasnya.
Murdani berharap pembangunan drainase dapat segera direalisasikan pada tahun ini agar permasalahan banjir bisa teratasi. Ia menilai, keberadaan akses pembuangan air sangat penting bagi wilayah tersebut.
“Itu dulu memang ada empang di tanah itu, warga mengalirkannya kesana, jadi air yang dari rumahan memang masuk kesana, begitu memang ditutup ya itu aksesnya (tidak ada akses air), tapi memang udah berkali-kali kita usulkan mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana drainase,” Jelasnya.
