TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang segera menerapkan moratorium Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah rawan banjir. Dorongan tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi banjir di Perumahan Periuk Damai RW 08, Kecamatan Periuk, Selasa, 27 Januari 2026.
Andri mengatakan, kebijakan moratorium PBG menjadi langkah penting agar penanganan banjir tidak terus berulang akibat pembangunan baru. Menurutnya, tanpa penghentian sementara izin pembangunan, berbagai rekayasa teknis akan kembali sia-sia, ujarnya kepada Lensa Banten.
“Yang paling penting adalah hari ini pascabencana, Pemkot Tangerang harus segera melakukan kebijakan moratorium, penghentian pemberian izin, sambil kita bisa melakukan penataan terkait wilayah-wilayah yang selama ini terdampak banjir,” papar Andri.
Selain mendorong moratorium PBG, Andri juga meninjau kondisi terkini banjir di Periuk Damai yang saat ini mulai memasuki tahap pemulihan. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik terakhir wilayah terdampak banjir di Kota Tangerang, katanya.
“Ya hari ini saya berkesempatan melakukan peninjauan langsung kondisi terkini terkait banjir yang terjadi di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, terutama di Periuk Damai di RW 08. Di mana ini menjadi salah satu titik terakhir wilayah terdampak yang hari ini sedang dalam proses pemulihan,” jelas Andri.
Berdasarkan hasil peninjauan, Andri menilai upaya penanggulangan banjir di lokasi telah dilakukan secara optimal. Ia menyebutkan delapan rumah pompa telah dipasang, dengan enam pompa beroperasi maksimal untuk mengurangi debit air di kawasan tersebut, jelasnya.
“Dan setelah apa yang saya lihat langsung di lapangan, bahwa upaya untuk melakukan penanggulangan banjirnya sudah optimal. Di mana di lokasi sudah dipasang delapan rumah pompa yang hari ini tadi saya cek langsung ada enam pompa yang beroperasi secara maksimal,” kata Andri.
Selain penanganan teknis, Andri mengapresiasi gotong royong lintas instansi dalam membantu warga terdampak banjir. Menurutnya, sinergi Pemkot Tangerang melalui BPBD, kelurahan, aparat TNI dan Polri sangat dirasakan manfaatnya oleh pengungsi, tuturnya.
“Tapi yang paling penting akhirnya, bahwa gotong royong pemerintah tidak hanya Pemkot Tangerang, tapi jajaran sampai di tingkat Kelurahan dengan Kepolisian melalui Polsek Jatiuwung dan Koramil/06 Cibodas sudah sampai pada titik di mana mereka semua bahu-membahu menyelenggarakan dapur umum,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, Andri bersama Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Camat Periuk, dan Danramil Cibodas juga melakukan pengecekan kondisi pengungsi. Pengecekan difokuskan pada sanitasi dan operasional posko kesehatan yang masih berjalan.
“Tadi bersama Kalak BPBD, Camat Periuk, Danramil, juga kita melakukan pengecekan terkait kondisi sanitasi semua pengungsi dan posko kesehatannya juga tetap beroperasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua RW 08 Periuk Damai, Heribertus Supantara, mengaku cukup puas dengan kehadiran pemerintah dan DPRD yang turun langsung ke lokasi banjir. Ia menilai aspirasi warga mulai tersampaikan meski belum sepenuhnya terealisasi, ujarnya.
“Menurut saya emang saya sangat agak puas walaupun belum sepenuhnya aspirasi warga atau saya secara pribadi itu sedikitnya sudah tersampaikan gitu loh,” ujarnya dengan penuh harapan.
Heribertus berharap aspirasi warga Periuk Damai tidak hanya berhenti pada tahap penyampaian. Ia menaruh harapan besar agar aspirasi tersebut dapat benar-benar diwujudkan ke depan, katanya.
“Kalau ini tadi langsung sama Pak Dewan (Pak Andri), itu mudah-mudahan aspirasi warga kita khususnya di Periuk mudah-mudahan bisa bener-bener terealisasi,” terangnya.
Ia menyebutkan salah satu aspirasi utama yang disampaikan berkaitan dengan penanganan Situ Bulakan dan titik-titik rawan banjir di wilayah Periuk. Empat RW di kawasan tersebut menjadi wilayah dengan dampak banjir paling parah, ungkapnya.
“Ya contohnya yang kemarin, yang masalah Situ (Bulakan) dan titik-titik rawan yang menjadikan banjir di lingkungan Periuk khususnya 4 RW yang bener-bener tergenang atau kena imbas paling parah,” tegas dia.
Menurut Heribertus, warga Periuk telah puluhan tahun menghadapi banjir yang terus berulang. Dalam lima tahun terakhir, banjir bahkan mencapai ketinggian lebih dari empat meter dan menimbulkan trauma bagi warga.
“Warga Periuk itu sebenarnya udah trauma gitu loh dengan banjir yang sudah 5 tahunan ini,” jelas Ketua RW.
Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret agar banjir besar lima tahunan tidak kembali terjadi. Salah satunya melalui penanganan Situ Bulakan dan pengendalian luapan aliran sungai.
“Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan atau permintaan ke Pak Dewan Andri tadi itu bisa tersampaikan sampai ke provinsi,” tutup Ketua RW.
