SERANG, LENSABANTEN.CO.ID — Pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui peresmian akad massal 50.030 unit rumah subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP. Peresmian dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu 20 Desember 2025, dan digelar serentak di 33 provinsi.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Banten Andra Soni, menandai dimulainya akad massal tersebut setelah meninjau langsung kondisi bangunan dan fasilitas pendukung perumahan. Program ini dinilai menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR di tengah kebutuhan hunian yang terus meningkat.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya nyatakan akad massal 50.030 KPR Sejahtera FLPP dan serah terima kunci dimulai,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Sebagai simbol dimulainya program, Presiden menyerahkan kunci rumah kepada 10 perwakilan penerima manfaat dari beragam profesi, antara lain pengemudi ojek daring, guru, pedagang kecil, tukang cukur, prajurit TNI, hingga buruh. Momentum ini mencerminkan sasaran utama program, yakni kelompok pekerja dengan penghasilan terbatas.
BACA JUGA : Persaingan Kerja Kian Ketat, Kampus Diminta Tak Hanya Mencetak Mahasiswa Pintar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan, akad massal di Serang merupakan pelaksanaan kedua setelah kegiatan serupa digelar di Cileungsi, Bogor, pada September 2025 dengan total 26.000 unit.
“Di lokasi utama hari ini dilaksanakan akad untuk 300 unit rumah. Sementara 49.730 unit lainnya dilakukan secara serentak melalui video konferensi di 110 titik kabupaten dan kota di 33 provinsi,” kata Maruarar.
Perumahan Pondok Banten Indah dikembangkan oleh PT Kawan Anugerah Property di atas lahan seluas 20 hektare. Pemerintah Provinsi Banten menilai kehadiran proyek ini sejalan dengan komitmen daerah mendukung program nasional penyediaan hunian terjangkau.
Melalui skema FLPP, pemerintah berharap kepemilikan rumah tidak lagi menjadi beban berat bagi MBR, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi nasional.
