KOTA SAMARINDA, LENSABANTEN.CO.ID – Suasana peliputan agenda resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Senin, 21 Juli 2025 diwarnai insiden tak menyenangkan. Seorang asisten pribadi (aspri) Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, diduga melakukan tindakan intimidatif terhadap wartawan yang tengah melakukan wawancara doorstop usai acara penandatanganan kerja sama dengan dua yayasan lingkungan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu dan melibatkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) serta Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD). Penandatanganan itu menandai komitmen kerja sama antara Pemprov Kaltim dan kedua yayasan untuk periode 2025–2030.
Setelah acara selesai, sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan kepada Gubernur Rudy Mas’ud, termasuk soal ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang berlangsung pada hari yang sama. Namun, wawancara yang seharusnya menjadi ruang dialog publik itu justru mendapat intervensi dari salah satu ajudan perempuan gubernur.
“Sudah selesai, sudah selesai,” ujar ajudan tersebut dengan nada tinggi sambil memberikan peringatan.
“Tandai, tandai,” kepada wartawan yang mengajukan pertanyaan.
Meskipun sempat dihalangi, Gubernur Rudy Mas’ud tetap menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun, usai sesi wawancara, wartawan yang sempat bertanya didatangi kembali oleh dua orang aspri, seorang pria dan seorang wanita, yang menanyakan nama serta asal media yang bersangkutan.
Menanggapi itu, wartawan tersebut menjawab dengan tenang dan menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan merupakan bagian dari tugas jurnalistik yang tidak bermuatan pribadi.
Ajudan perempuan kemudian meninggalkan lokasi, sementara ajudan pria menyudahi interaksinya dengan mengajak bersalaman.
Insiden ini menuai reaksi keras dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin. Ia menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh staf pejabat publik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara media dan pemangku kebijakan.
“Kalau pertanyaannya menyangkut tugas dan kewenangan publik, tidak ada alasan untuk dihalangi. Kalau pun tidak ingin menjawab, lebih baik sampaikan secara elegan, bukan dengan intimidasi,” tegas Abdurrahman.
“Gubernur sebaiknya membangun komunikasi yang sehat dengan media, bukan malah menjauh. Wartawan bekerja berdasarkan etika,” ujarnya menambahkan.
Peristiwa ini kembali menyoroti urgensi literasi komunikasi publik di lingkungan pejabat pemerintahan, terutama dalam menghadapi dinamika media yang menjadi jembatan antara kebijakan dan masyarakat.
