TANGERANG, LENSABANTEN. CO. ID– Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang mencatat adanya perubahan arah kendali ekonomi pada bulan Juni. Setelah sempat mengalami deflasi berturut-turut pada April dan Mei sebesar -0,11% dan -0,15%, Kota Tangerang kini mencatatkan inflasi *month-to-montmonth-to-month (MtM) sebesar 0,57%. Sementara itu, inflasi year-on-year (YoY) berada di angka 2,36%.
Kepala BPS Kota Tangerang, Muladi Widastomo, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi ini dipicu secara signifikan oleh sektor transportasi, terutama akibat penyesuaian harga Pertamax serta kelangkaan BBM jenis Pertalite di lapangan.
Selain transportasi darat, kenaikan biaya fuel surcharge pesawat terbang hingga 50% juga ikut mengerek harga tiket angkutan udara.
“Secara teori, angka 2,36% ini sebenarnya masih berada dalam rentang ideal dan aman bagi stabilitas daerah, yaitu di kisaran 1,5% plus minus 1%,” ujar Muladi ditemui di kantornya, Rabu 1 Juli 2026.
Namun, ia tidak menampik bahwa realitas di lapangan menunjukkan adanya tekanan pada daya beli masyarakat, terlebih di tengah maraknya bayang-bayang PHK.
Kendati demikian, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, angka inflasi Kota Tangerang justru menjadi yang paling rendah dan paling terjaga.
Sebagai perbandingan, rata-rata inflasi di Provinsi Banten menyentuh 2,93%, dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,68%, diikuti Kabupaten Lebak (3,47%), Kota Cilegon (3,4%), dan Kota Serang (3,5%).
Muladi menambahkan, terjaganya inflasi di Kota Tangerang tidak lepas dari karakter masyarakatnya yang dinilai cukup militan dan adaptif dalam mencari mata pencaharian alternatif saat terdampak ekonomi.
Selain itu, koordinasi yang kuat di dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)—termasuk pelaksanaan operasi pasar secara berkala—efektif meminimalisir ruang gerak para spekulan harga.
Sosialisasi Regsosek 2026: Warga Jangan Khawatir Soal Pajak
Di sela-sela pemaparan data inflasi, Muladi juga mengimbau masyarakat untuk menyukseskan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2026 yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa isu miring di media sosial yang mengaitkan pendataan ini dengan penarikan pajak adalah tidak benar.
“Data Regsosek ini murni untuk basis data kesejahteraan dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pajak. Kami menjamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997,” tegas Muladi.
Untuk keamanan, setiap petugas lapangan dibekali dengan ID card resmi yang dilengkapi barcode unik. Warga dapat memindai barcode tersebut untuk memverifikasi identitas dan foto petugas demi menghindari penipuan.
