KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, menemukan persoalan pendangkalan dan penyempitan Kali Angke saat meninjau langsung kondisi sungai dalam agenda Susur Sungai Angke, pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Dody menyusuri sungai dari Ciledug Indah 1 hingga Bendung Polor, Kecamatan Kembangan Selatan, DKI Jakarta, didampingi Gubernur Banten Andra Soni dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi sungai sekaligus mengevaluasi penanganan banjir yang kerap terjadi di wilayah Tangerang Raya hingga Jakarta.
Dody menilai, kondisi Kali Angke cukup memprihatinkan karena mengalami pendangkalan dan penyempitan di sejumlah titik. Menurutnya, normalisasi saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut jika lebar sungai tidak ikut dikembalikan ke kapasitas semula.
“Menurut saya lumayan parah ya. Karena kalau dibiarkan, dia kan semakin menyempit. Bukan makin melebar sendiri, tidak mungkin,” kata Dody.
Ia mengatakan, pengerjaan normalisasi yang saat ini berjalan perlu dibarengi dengan penanganan penyempitan sungai. Karena itu, ia telah menginstruksikan jajaran Balai agar persoalan tersebut ikut dimasukkan dalam pekerjaan yang sedang berlangsung.
“Tidak bisa cuma hanya normalisasi di pendalaman saja, tapi penyempitannya juga mesti kita bereskan. Kalau tidak, nanti sungainya makin sempit, makin sempit,” ujarnya.
Dody menyebut, penanganan sungai direncanakan mencakup sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer. Namun, dari hasil peninjauan, ia justru melihat Bendung Polor menjadi salah satu titik penting yang perlu mendapat perhatian khusus.
Menurutnya, bendung tersebut merupakan peninggalan zaman Belanda yang dulunya digunakan untuk mengalirkan air irigasi ke area persawahan. Persoalannya, terdapat struktur di bawah bendung yang belum diketahui secara pasti karena pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki dokumen atau blueprint bangunan tersebut.
“Masalahnya ini adalah bendung zaman Belanda. Kita tidak punya blueprint-nya juga, provinsi tidak punya, DKI tidak punya, kita juga tidak punya,” ungkapnya.
Dody menjelaskan, struktur di bawah bendung diduga menghambat aliran air sehingga perlu ditelusuri dan ditangani secara teknis.
Pembongkaran menjadi salah satu opsi yang akan dilakukan setelah kondisi struktur tersebut diketahui.
Namun, pembongkaran tidak bisa langsung dilakukan karena terdapat jembatan yang masih digunakan warga sebagai akses penghubung. Untuk itu, Kementerian PU berencana memasang jembatan Bailey sebagai jalur sementara sebelum pembongkaran dilakukan.
“Nanti setelah jembatan Bailey kita pasang, baru kita akan bongkar ini. Saya juga tidak mau warga terganggu,” jelasnya.
Penentuan lokasi pemasangan jembatan Bailey nantinya akan dikoordinasikan bersama Wali Kota Tangerang dan Wali Kota Jakarta Barat. Dody menegaskan, penanganan tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tanggul tidak akan cukup jika persoalan penyempitan dan pendangkalan sungai dibiarkan. Sebab, semakin sempit aliran sungai, semakin kecil pula kapasitas air yang bisa ditampung.
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan, penanganan sungai membutuhkan kerja sama lintas daerah karena alirannya berdampak terhadap banjir di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Jakarta.
“Permasalahan di Kali Angke ini mempengaruhi banjir di Tangerang Selatan, banjir di Kota Tangerang, dan banjir di wilayah Jakarta. Ini harus ada penanganan bersama sehingga permasalahannya bisa kita urai satu per satu,” kata Andra.
Andra menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari normalisasi hingga pembebasan lahan untuk pemasangan turap atau sheet pile.
Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah beberapa titik belum bisa dipasangi turap karena persoalan pembebasan lahan.
Ia menyebut, sekitar 600 meter lahan telah berhasil dibebaskan oleh Pemerintah Kota Tangerang dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik oleh Kementerian PU secara bertahap. Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bisa mempercepat penanganan banjir.
Andra juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Sebab, saat peninjauan ditemukan sejumlah sampah berukuran besar, seperti kasur dan bekas lemari, yang terbawa ke aliran Kali Angke.
“Sungai harus kita jaga, sungai harus menjadi sahabat kita. Karena kalau sungai tidak terawat, sungai tidak terjaga, air yang melimpah itu bisa menjadi musuh kita,” ujarnya.
Sachrudin : Pembebasan Lahan jadi Kendala
Di sisi lain, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengatakan penanganan banjir di sepanjang Kali Angke masih terus dilakukan bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.
Ia menyebut ada sejumlah titik rawan banjir yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, terutama lokasi yang belum terpasang turap.
Sachrudin mengakui, pembebasan lahan masih menjadi salah satu kendala dalam proses pemasangan turap. Bahkan, ada pemilik lahan yang sulit ditemukan sehingga proses pembebasan belum bisa diselesaikan.
“Memang pembebasan tanah ini bagi yang mudah-mudahan kita dahului. Ada beberapa yang masih kita lakukan, terkadang pemiliknya susah dicari juga,” kata Sachrudin.
Meski begitu, ia menyebut penanganan di kawasan Pondok Bahar mulai menunjukkan hasil setelah pemasangan turap dilakukan. Warga di wilayah tersebut bahkan menyampaikan terima kasih karena kawasan mereka tidak lagi mengalami banjir.
Namun, Sachrudin menegaskan penanganan Kali Angke belum sepenuhnya tuntas. Masih ada sejumlah titik yang membutuhkan pengerjaan lanjutan agar persoalan banjir bisa ditangani secara menyeluruh.
“Iya, belum menyeluruh,” tutupnya.
