JAKARTA, LENSABANTEN.COM – Kebijakan penciptaan lapangan kerja di daerah dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem. Kebijakan tersebut diyakini menjadi solusi tercapainya target kemiskinan ektrem nol persen.
Demikian kesimpulan diskusi pada pertemuan media “Capaian Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Gedung Heritage, Jakarta, 26 Agustus 2024.
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi yaitu Staf Khusus Kepresidenan bidang Ekonomi Arif Budimanta, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryartono.
Mengawali diskusi, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nunung Nuryartono menjelaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 telah menugaskan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk berkordinasi dengan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten se-Indonesia untuk pencapaian target angka kemiskinan ekstrem nol persen pada Desember 2024.
Menurut Nunung, pemerintah daerah telah beralih dari penerapan strategi pengurangan beban seperti pemberian bantuan sosial menjadi program peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem.
“Peningkatan pendapatan menjadi kunci utama untuk mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah”, jelas Nunung.
Untuk itu, Nunung menambahkan, pemerintah daerah dapat bersinergi dengan seluruh program Kementerian dan Lembaga untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Ateng Hartono menjelaskan, laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023.
BPS, menurut Ateng, menemukan 52,6 persen kelompok miskin ekstrem memiliki pekerjaan. Sayangnya, lapangan pekerjaannya tidak dapat mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga penduduk miskin ekstrem.
“Untuk itu direkomendasikan adanya kebijakan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin ekstrem usia angkatan kerja melalui akses pelatihan kerja dan bantuan usaha”, jelas Ateng.
Senada, Staf Khusus Kepresidenan bidang Ekonomi Arif Budimanta menjelaskan pemerintah daerah berperan merumuskan kebijakan pembukaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrem.
“Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat miskin ekstrem untuk meningkatkan pendapatannya”, ujar Arif.
Dengan akses pekerjaan layak, Arif menambahkan, maka ketahanan ekonomi masyarakat miskin ekstrem dapat terjaga dan mereka berpeluang meningkatkan pendapatan.
Turut hadir dalam pertemuan media, perwakilan Sekretariat Kabinet, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Publik, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
