TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Komika ternama Stand Up Comedy Kabupaten Tangerang, Mega Salsabila, melontarkan kritik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Menurutnya, sejumlah program pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dan minimnya fasilitas publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Mega usai mengikuti kegiatan Badan Komunikasi Rakyat (BKR) yang digelar di Kampus Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, pada Rabu, 8 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia menilai pemerintah perlu lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibanding proyek yang dinilai belum mendesak.
Program Dinilai Baik, Namun Prioritas Dipertanyakan
Mega mengatakan kepemimpinan Bupati Tangerang sebenarnya telah melahirkan berbagai program yang positif. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal dan sejumlah kebijakan justru tidak menyentuh kebutuhan utama masyarakat.
“Menurut aku dari pemerintahan bupatinya yang sekarang sebenarnya programnya sudah banyak yang bagus-bagus. Cuma pelaksanaannya mungkin orang-orang di bawahnya. Kadang juga ada kebijakan yang nggak urgensi tapi malah diutamain, kayak gapura, titik nol, sama hutan bambu. Itu yang sering aku kritisi,” kata Mega, saat dikonfirmasi Lensa Banten.
BACA JUGA : Diduga Dibakar Orang, Tumpukan Sampah di Neglasari Nyaris Picu Kebakaran Besar
Ia menilai anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang bersifat simbolis belum menjadi prioritas dibanding persoalan infrastruktur dasar.
“Yang tidak urgen malah diprioritaskan. Seharusnya kebutuhan dasar yang lebih diutamakan,” ujar Mega.
Soroti Ruang Kritik yang Dinilai Belum Terbuka
Selain mengkritisi arah pembangunan, Mega juga menyoroti mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Ia meyakini kritik dari masyarakat belum seluruhnya sampai kepada kepala daerah.
“Sebenarnya aku rasa bupatinya nggak anti kritik. Cuma mungkin ada orang-orang di sampingnya yang menghalangi kritik kita masuk ke kupingnya, jadi difilter. Akhirnya beliau nggak tahu apa yang kita rasakan dan nggak bisa kasih feedback,” tutur Mega.
BACA JUGA : Kiat Membangun Koperasi Berkelanjutan ala Koperasi Merah Putih Poris Plawad
Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan publik. Ia menegaskan kritik bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah.
“Kritik itu kan membangun, bukan menghina. Kita punya hak menyampaikan pendapat karena kita juga ingin Kabupaten Tangerang jadi lebih baik,” imbuh Mega.
Jalan Rusak dan PJU Jadi Sorotan
Sebagai perempuan sekaligus seorang single parent, Mega mengaku lebih banyak menaruh perhatian pada persoalan jalan rusak dan minimnya penerangan jalan umum (PJU). Menurutnya, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap keselamatan masyarakat, khususnya perempuan dan pekerja yang kerap pulang pada malam hari.
“Aku fokus banget di infrastruktur, jalan rusak dan gelap. Data kejahatan juga masih tinggi. Buat perempuan dan pekerja yang pulang malam itu sangat urgen. Apalagi di Pasar Kemis sudah beberapa orang meninggal akibat jalan rusak,” jelas Mega.
BACA JUGA : Warga Bojong Nangka Angkat Puluhan Karung Lumpur dari Drainase
Ia juga menilai pemerataan PJU di Kabupaten Tangerang masih belum maksimal. Padahal, masyarakat telah membayar iuran penerangan jalan melalui tagihan listrik.
“Menurut aku yang terang itu gapuranya. Coba jalan dari Tigaraksa ke Stasiun Daru atau ke Cilejit, masih banyak yang gelap. Katanya sekarang sudah mulai ada pembangunan PJU, tapi kalau yang aku lihat belum banyak berubah,” tandas Mega.
Berharap Kebijakan Lebih Berpihak kepada Masyarakat
Di akhir penyampaiannya, Mega berharap pemerintah daerah lebih memprioritaskan program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Ia menilai anggaran proyek yang belum mendesak dapat dialihkan untuk sektor yang lebih dibutuhkan.
“Mudah-mudahan pemerintah lebih pro ke rakyat, bukan ke kontraktor. Kalau anggaran untuk gapura, tugu titik nol, atau hutan bambu dialihkan ke PJU, infrastruktur, atau pendidikan, saya rasa masyarakat akan jauh lebih rela,” pungkasnya.
