JAKARTA, LENSABANTEN.CO.ID — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri merespons keras sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak peta jalan (road map) implementasi fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Rencana perdamaian tersebut sebelumnya dirumuskan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, menegaskan bahwa peta jalan tersebut dirancang sebagai skema komprehensif yang telah mengantongi dukungan penuh dari komunitas internasional. Tujuannya tidak lain untuk menghentikan pertumpahan darah serta mengembalikan stabilitas di Palestina dan kawasan Timur Tengah.
“Kami menolak setiap bentuk penolakan yang berpotensi menggagalkan upaya kolektif ini,” kata Nabyl dalam konferensi pers di Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Agustus 2026. Ia mendesak seluruh pihak terkait untuk kembali pada prinsip kepatuhan dan segera mengimplementasikan poin-poin dalam comprehensive plan road map secara penuh.
Sebelumnya, Dewan Perdamaian (BoP) merilis skema perdamaian yang mencakup beberapa poin kunci: demiliterisasi atau pelucutan senjata kelompok Hamas beserta faksi perlawanan lain, pembentukan pemerintahan transisi di Gaza, hingga penarikan bertahap militer Israel dari wilayah kantong tersebut.
Namun, Netanyahu secara tegas menolak draf kesepakatan tersebut. Pemimpin rezim Tel Aviv itu bersikeras tidak akan menarik pasukannya dari Jalur Gaza selama Hamas belum sepenuhnya dilucuti.
Di sisi lain, Hamas menegaskan menolak tunduk pada skema baru jika Israel terus merusak komitmen gencatan senjata. Tel Aviv dinilai kerap melanggar kesepakatan yang dibuat sejak Oktober tahun lalu. Pelanggaran teranyar terjadi pekan lalu saat militer Israel melancarkan serangan udara masif yang menewaskan sedikitnya 26 warga sipil Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan.
Konflik berkepanjangan yang dipicu oleh agresi militer Israel sejak Oktober 2023 lalu telah meluluhlantakkan Jalur Gaza. Catatan krisis kemanusiaan menunjukkan lebih dari 73 ribu warga Palestina tewas, ratusan ribu bangunan serta fasilitas umum hancur, dan jutaan orang terpapar krisis pengungsian massal.
