KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arief Wibowo menyoroti sistem Pemilu di Indonesia yang dianggap menjadi penyebab pragmatisme di masyarakat masih mengakar hingga saat ini.
Bobroknya sistem Pemilu itu masih dianggap sebagai warisan dari orde baru yang masih berjalan hingga sampai saat ini. PKS Kota Tangerang
Arief mengatakan dampaknya sebagian besar politisi saat musim kampanye kerap mengubar ‘racun’ ke masyarakat. PKS Kota TangerangPKS Kota Tangerang
“Kemenangan Pemilu ini seolah keuntungan, ini terbentuk karena politisnya ‘meracuni. Jadi sekarang masyarakat sangat pragmatis,”ungkapnya saat acara refleksi akhir tahun, Sabtu, 30 Desember 2023.
Ia melanjutkan, jika ada Calon Legislatif (Caleg) yang terpilih kemudian tidak ada sistem yang mendukung dalam kontrol para Caleg yang dipilih oleh masyarakat itu.
“Jadi harus perbaiki tata kelola Parpolnya dulu. Kita ketahui bahwa sebagian besar caleg bukan kader partai dari nol, tapi di rekrut untuk pemilihan. Harusnya ada kaderisasi dari nol hingga kemudian layak, bukan instan tiba-tiba jadi Caleg jadi politisi,”bebernya.
Arief pun mengungkapkan bahwasannya di PKS upaya mengontrol para anggota legislatif yang duduk di DPRD telah dilakukan dengan skema kontribusi para kader dalam memenangkan Caleg tersebut.
“Jadi ketika Pemilu, upaya pemenangan para Caleg tidak dilakukan oleh segelintir orang tapi oleh semua kader di PKS, jadi mereka punya saham atas kemenangan Caleg yang nanti terpilih.”
Pada kesempatan yang sam Akademisi dari Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) Wakil Dekan Komunikasi Sosial Politik Nurhakim S.Sos M.Si berpendapat bahwasannya kinerja para anggota dewan yang nanti terpilih harus bisa diukur.
Mereka, para Caleg juga harus memiliki ide atau gagasan yang kiat dalam menciptakan peraturan daerah (perda) serta memiliki kapasitas yang tepat dan mumpuni.
“Jangan nanti cuma bisa kunjungan kerja lalu datanya copy paste (kopas) dari daerah lain, padahal dinamika setiap daerah berbeda-beda,”tegasnya.
Nurhakim juga menyoroti sejauh mana para Caleg yang akan berkompetisi pada Pemilu 2024 mendatang dalam memahami persoalan yang saat ini terjadi.
“Seberapa jauh anggota dewan itu juga punya daya kritis terhadap eksekutif. Misal mengkritisi dana APBD, dana pendidikan sehingga kebijakan dapat berpihak kepada masyarakat secara optimal.”
BACA JUGA :
