KOTA TANGERANG, LENSABANTEN.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan setelah petugas sensus sempat mengalami penolakan dari sebagian warga saat melakukan pendataan di kawasan permukiman.
Libatkan Pemda hingga RT/RW
Kepala BPS Kota Tangerang, Muladi Widastomo, mengatakan dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar proses pendataan berjalan tanpa hambatan. Karena itu, koordinasi dilakukan mulai dari camat, lurah, hingga pengurus RT/RW.
“Kita akan melakukan koordinasi agar saat petugas melakukan sensus, tak ada kendala. Maka itu peran Pemda sangat kita harapkan dalam menyukseskan program ini,” ujar Muladi, saat dikonfirmasi pada Jumat, 3 Juli 2026.
Data Warga Dijamin Aman
Muladi menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat memberikan data kepada petugas sensus. Seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan tidak memiliki kaitan dengan urusan perpajakan.
Ia juga mengajak masyarakat serta para pelaku usaha untuk memberikan data yang sebenarnya. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat.
“Data ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
1.256 Petugas Datangi Pelaku Usaha
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Tangerang kini telah memasuki pekan ketiga. Pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.256 petugas yang turun langsung ke lapangan.
Petugas akan mendata berbagai jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha menengah, perusahaan besar, hingga bisnis berbasis digital. Pendataan ini bertujuan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi di Kota Tangerang.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan tidak akan dipublikasikan secara perorangan, tidak berkaitan dengan pajak, dan hanya disajikan dalam bentuk data agregat. Kerahasiaannya dijamin,” jelasnya.
Masih Ada Penolakan di Lapangan
Meski pendataan terus berjalan, BPS mengakui masih menemui kendala berupa penolakan dari sebagian pelaku usaha maupun warga. Kasus tersebut lebih banyak ditemukan di beberapa kawasan permukiman.
Karena itu, BPS berharap dukungan seluruh elemen masyarakat agar proses sensus dapat berjalan lancar hingga selesai. Semakin lengkap data yang terkumpul, semakin akurat pula gambaran kondisi ekonomi Kota Tangerang.
“Dukungan masyarakat sangat penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Kota Tangerang. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pendataan Berlangsung Hingga Akhir Agustus
BPS Kota Tangerang berharap masyarakat dan para pelaku usaha dapat menerima kedatangan petugas sensus selama masa pendataan berlangsung.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci agar hasil Sensus Ekonomi 2026 benar-benar dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh warga.
